DaMpak Kenaikan BBM buat Masyarakat

Posted by: Lee deuYizZZ on: Mei 26, 2008

• In: News
• 4 Comments

Pemerintah dinilai tidak mampu menata dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hingga ke level pelaksanaan paling bawah, khususnya dampak yang ditimbulkan di masyarakat, sehingga terjadi kenaikan harga barang dan tarif angkutan yang semrawut.

Demikian pendapat anggota Panitia Anggaran DPR Rizal Djalil, anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejano, dan ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi yang dikonfirmasi Pembaruan secara terpisah di Jakarta, Jumat (4/3).

Menurut Rizal, keinginan pemerintah memang menginginkan maksimal kenaikan tarif angkutan hanya 10 persen, tetapi kenyataan di lapangan kenaikan malah bervariasi antara 20 persen hingga 25 persen dan antara satu daerah dengan daerah lainnya berfluktuasi.

“Artinya kalau terjadi seperti ini pemerintah harus memonitor. Kondisi ini yang pemerintah tidak perhitungkan secara lebih detail sebelumnya sehingga mereka dianggap lemah. Apalagi, reaksi menaikkan tarif, semacam respons psikologis,” kata Rizal.

Panitia Anggaran, jelas dia, sebelumnya sudah meminta, sebelum menaikkan tarif, harus dipersiapkan terlebih dahulu Keputusan Menteri tentang Tarif, lalu dikonsultasikan dengan masing-masing Pemerintah daerah (Pemda), sehingga ketika tarif dinaikkan semuanya sudah siap.

Apalagi, wewenang menaikkan tarif di masing-masing daerah ada di tangan Pemda dan DPRD setempat. Ketika hal ini tidak dilakukan, pada saat tarif dinaikkan pemerintah seperti gelagapan, karena tidak siap terhadap reaksi dari masyarakat yang memprotes dampak kenaikan BBM.

Ekonom LIPI Wijaya Adi mengatakan, pernyataan Presiden yang menyatakan mengurangi subsidi dengan menaikkan BBM untuk menegakkan keadilan sebenarnya menyesatkan. Sebab, dengan dalih menarik subsidi dari kelompok kaya dan mengalihkannya kepada kelompok miskin, justru yang memikul beban yang berat adalah masyarakat yang penghasilannya di atas Rp 1.000 hingga Rp 2.000 di atas kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin.

“Letak keadilannya di mana, cuma selisih pendapatannya sangat kecil, tetapi beban yang ditanggung sangat beda. Bagi kelompok menengah ke atas sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.

 

Kenaikan

Mengenai dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan, dia mengatakan, pemerintah tidak menata hingga ke tingkat paling bawah, sehingga tarif itu tidak seragam.

Semestinya, pemerintah dari awal sudah mengomunikasikan hal ini kepada Pemda dan DPRD sekaligus memberikan petunjuk bahwa batas kenaikan hanya maksimal pada ketentuan yang ditetapkan.

Sementara itu, Nusyirwan mengatakan, kenaikan BBM rata-rata 30 persen ini akan memukul usaha transportasi darat dan laut dan pada ujungnya akan berdampak langsung pada rakyat kecil. Perusahaan transportasi dipastikan akan menurunkan standar pelayanannya kepada masyarakat.

“Saya baca dan mendengar bahwa sekarang ini banyak perusahaan transportasi yang menjerit dengan kenaikan BBM ini. Seperti yang disampaikan oleh Pelni, dengan kenaikan BBM ini menambah beban pengeluaran 443 juta rupiah per hari,” katanya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan naiknya ongkos transportasi yang nampaknya sekarang tidak terkendali karena naik jauh di atas yang ditetapkan.

Jika pemerintah gagal, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi tindakan anarkis dan kalau itu terjadi akan berdampak sangat jelek bagi pemerintah di mata rakyat.

“Jika pemerintah gagal mengamankan kenaikan biaya transportasi yang naiknya cukup tinggi, di mata rakyat, pemerintah dinilai gagal mengamankan keputusannya sendiri. Pemerintah ke depan tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Persoalannya, apa yang dijanjikan Presiden bahwa dampak dari kenaikan BBM akan dapat dikendalikan itu harus betul-betul dapat dibuktikan di lapangan karena kemampuan itulah yang akan dapat langsung dilihat dan dinikmati oleh rakyat. Sekarang janji itulah yang ditunggu rakyat,” kata Jeffrie.

Kapal Laut

Seperti disampaikan oleh Kepala Humas PT Pelni Abubakar Gosyim bahwa kenaikan tarif BBM tentunya berdampak kepada dunia usaha khususnya transportasi laut.

Mengingat angkutan laut, terutama kapal penumpang Pelni disamping ukuran dan daya angkut yang besar, tentu menyebabkan konsumsi BBMnya makin besar juga. Sebagai contoh pengoperasian kapal penumpang Pelni rata-rata komponen biaya BBM adalah 40 persen dari total biaya perusahaan.

Bagi perusahaan pelayaran adanya kenaikan harga BBM akan dapat mempengaruhi pola operasi kapalnya. Hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya BBM sangat berpengaruh kepada komponen biaya lainnya, antara lain untuk biaya makanan penumpang, docking, air tawar, dan bunker service. “Tak terkecuali bagi PT Pelni saat ini yang mengoperasikan 27 kapal penumpang, kenaikan ini cukup besar pengaruhnya,” katanya.

Abubakar memaparkan biaya yang dikeluarkan akibat adanya kenaikan harga BBM solar sebesar 33,3 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp 1.650 per liter menjadi Rp 2.200 per liter, menyebabkan biaya BBM untuk pengoperasian kapal meningkat, dari Rp 1.330,17 juta per hari menjadi Rp1.773,11 juta per hari.

Sehingga tambahan biaya pengeluaran untuk BBM sebesar Rp 443 juta per hari, atau sebesar Rp 155,031 miliar per tahun.

Angka tersebut belum tambahan biaya transportasi BBM melalui tongkang yang harus ditanggung, untuk pelabuhan yang tidak dilengkapi fasilitas pipa, sehingga praktis biaya yang harus dibayar oleh Pelni lebih besar dari harga yang ditetapkan Pemerintah.